perbandingan kebijakan ekonomi antara era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto

Analisis Perbedaan Mendalam

1. Dari "Benda Mati" ke "Manusia"

Kebijakan Jokowi sangat kental dengan pembangunan fisik (jalan tol, bendungan, IKN) untuk menurunkan biaya logistik. Prabowo, meskipun melanjutkan beberapa proyek tersebut, secara eksplisit bergeser ke pembangunan kualitas manusia.

Contoh: Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi jangka panjang untuk memastikan generasi mendatang tidak hanya punya jalan tol, tapi juga punya kecerdasan yang kompetitif di tingkat global.

2. Model Penanganan UMKM

Pada era sebelumnya, UMKM dibantu melalui pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah. Di era Prabowo, pendekatannya lebih ke arah pembersihan beban (deleveraging). Dengan menghapus utang macet, Prabowo ingin memberikan "kesempatan kedua" bagi pelaku usaha yang sudah terpuruk agar bisa masuk kembali ke sistem perbankan.

3. Hilirisasi vs. Swasembada

Jokowi memulai revolusi hilirisasi nikel yang sukses meningkatkan nilai ekspor. Prabowo mengambil langkah lebih jauh dengan menargetkan Swasembada Pangan dan Energi. Ia menekankan bahwa Indonesia tidak boleh hanya kaya dari tambang, tapi harus bisa memberi makan rakyatnya sendiri tanpa bergantung pada impor beras atau gandum dari luar negeri.

4. Pengelolaan Aset Negara

Jika Jokowi banyak menggunakan penugasan pada BUMN secara individual, Prabowo memperkenalkan Danantara. Ini adalah upaya untuk meniru kesuksesan Temasek (Singapura) atau Khazanah (Malaysia) agar aset-aset negara dikelola secara profesional dan terpusat untuk menarik investasi global yang lebih besar.

Tantangan yang Dihadapi

Kebijakan Prabowo yang bersifat ekspansif (banyak belanja untuk program sosial dan gaji guru) membutuhkan penerimaan negara yang sangat kuat. Oleh karena itu, ia menerapkan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang lebih ketat agar dollar hasil ekspor tetap tinggal di bank dalam negeri guna menjaga stabilitas Rupiah.

Danantara (Daya Anagata Nusantara) adalah salah satu terobosan ekonomi paling ambisius di era Presiden Prabowo. Badan ini dirancang bukan sekadar sebagai lembaga pengelola investasi biasa, melainkan sebagai Super Holding yang akan menjadi motor penggerak kekayaan negara.

Berikut adalah rincian bagaimana Danantara diproyeksikan bekerja:

1. Konsep "Super Holding" (Model Temasek/GIC)

Selama ini, BUMN kita berada di bawah koordinasi Kementerian BUMN yang bersifat birokratis. Danantara mengubah paradigma ini dengan memisahkan peran regulator (Pemerintah) dan operator/investor (Danantara).

• Konsolidasi Aset: Danantara akan mengonsolidasikan aset-aset besar milik BUMN papan atas (seperti BRI, Mandiri, Telkom, Pertamina, dan PLN) serta mengelola dana abadi negara (Sovereign Wealth Fund) yang sebelumnya dikelola oleh INA (Indonesia Investment Authority).

• Target Dana Kelolaan: Di bawah visi Prabowo, Danantara ditargetkan mengelola dana hingga ratusan miliar dolar AS, menjadikannya salah satu dana kemakmuran negara terbesar di Asia Tenggara.

2. Tiga Pilar Utama Operasional

Danantara memiliki tiga fungsi inti dalam mengelola kekayaan negara:

1. Investment Asset Management: Mengelola portofolio saham dan aset di perusahaan-perusahaan BUMN agar lebih menguntungkan dan efisien.

2. Strategic Investment: Menanamkan modal pada sektor-sektor strategis yang menjadi prioritas Prabowo, seperti ketahanan pangan, energi hijau, dan teknologi pertahanan.

3. Capital Market Development: Memperkuat pasar modal dalam negeri dengan menjadi investor jangkar (anchor investor) yang stabil.

3. Mengapa Danantara Penting bagi Kebijakan Prabowo?

Prabowo membutuhkan pendanaan masif untuk program-program besarnya tanpa harus selalu membebani APBN secara langsung. Di sinilah Danantara berperan:

• Leverage Investasi: Dengan aset yang terkonsolidasi, Danantara memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat untuk meminjam modal global atau mengajak investor raksasa (seperti BlackRock atau dana pensiun global) masuk ke proyek strategis Indonesia.

• Efisiensi BUMN: Dengan dikelola secara profesional ala korporasi global, BUMN diharapkan tidak lagi merugi atau bergantung pada Penyertaan Modal Negara (PMN) dari APBN, melainkan justru memberikan dividen yang jauh lebih tinggi ke kas negara.

4. Perbedaan dengan Kementerian BUMN

Secara bertahap, peran Kementerian BUMN akan bergeser. Kementerian akan lebih fokus pada kebijakan publik dan fungsi sosial BUMN, sementara Danantara fokus pada penciptaan nilai ekonomi (profit) dan komersialisasi aset negara di kancah internasional.

Kesimpulan Strategis

Jika program Makan Bergizi Gratis adalah kebijakan untuk meningkatkan kualitas "manusia", maka Danantara adalah mesin yang dipersiapkan Prabowo untuk menjamin keberlanjutan "pendanaan" negara di masa depan. Ini adalah upaya untuk membuat Indonesia memiliki otot finansial yang mandiri dan tidak hanya bergantung pada pajak rakyat.

Model Danantara memang dirancang untuk mengubah BUMN dari "sapi perah" birokrasi menjadi "mesin uang" negara. Jika Anda bertanya sektor mana saja yang menjadi prioritas utama badan ini di bawah arahan Presiden Prabowo, fokusnya sangat jelas: kedaulatan dan nilai tambah.

Berikut adalah rincian sektor prioritas yang akan dikelola dan dikembangkan oleh Danantara:

1. Sektor Perbankan dan Finansial (Jantung Pendanaan)

Ini adalah sektor pertama yang dikonsolidasikan. Bank-bank besar seperti BRI, Mandiri, dan BNI menjadi fondasi utama.

• Tujuan: Memperkuat permodalan domestik agar Indonesia tidak bergantung pada pinjaman luar negeri untuk membiayai proyek nasional.

• Prioritas: Memastikan likuiditas untuk kredit UMKM (mendukung kebijakan penghapusan utang) dan pembiayaan industri manufaktur.

2. Sektor Energi dan Hilirisasi (Kedaulatan Energi)

Danantara diproyeksikan mengelola perusahaan seperti Pertamina dan PLN.

• Transisi Energi: Fokus pada pengembangan energi hijau (geotermal, hidro, dan biofuel/B50) agar Indonesia bisa mencapai swasembada energi.

• Hilirisasi Mineral: Mengelola investasi di sektor pengolahan nikel, tembaga, dan bauksit agar keuntungan tetap tinggal di dalam negeri.

3. Sektor Infrastruktur dan Logistik

BUMN karya (seperti Adhi Karya atau Waskita) dan sektor logistik akan dirampingkan di bawah Danantara.

• Efisiensi: Menghentikan proyek-proyek yang tidak efisien dan fokus pada pembangunan yang mendukung rantai pasok pangan (jalan usaha tani dan pelabuhan logistik).

• Integrasi: Menghubungkan pelabuhan dan bandara agar ekspor produk hilirisasi lebih murah dan cepat.

4. Sektor Ketahanan Pangan (Food Estate & Agrikultur)

Danantara akan menarik investasi besar untuk modernisasi pertanian berskala besar.

• Teknologi Pertanian: Mendanai riset benih unggul dan alat mesin pertanian (alsintan).

• Distribusi: Membangun infrastruktur pendingin (cold storage) nasional agar hasil tani tidak cepat busuk dan harga stabil.

Efektivitas: Lama vs Baru

Secara teori, model Danantara lebih efektif karena beberapa alasan:

• Kecepatan Pengambilan Keputusan: Sebagai perusahaan holding, Danantara bisa bergerak secepat perusahaan swasta tanpa harus menunggu prosedur birokrasi kementerian yang panjang.

• Skala Ekonomi: Dengan menggabungkan aset, Danantara memiliki nilai tawar yang besar saat bernegosiasi di pasar internasional.

• Profesionalisme: Pengelolaannya diisi oleh profesional investasi, bukan pejabat politik, sehingga keputusan diambil berdasarkan profitabilitas dan keberlanjutan.

Kesimpulan

Prabowo ingin Danantara menjadi "benteng finansial" Indonesia. Jika sistem lama membuat BUMN sering kali tumpang tindih dan merugi, Danantara diharapkan menjadi solusi agar kekayaan negara dikelola secara cerdas untuk membiayai kesejahteraan rakyat.